nomor 72. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 2. nomor 72

MENTERI KESEHATAN R. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah NOmor 18 Tahun 2016d. 72: 1998: Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan: mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998NOMOR 72 TAHUN 1991 TENTANG PENDIDIKAN LUAR BIASA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Luar Biasa. 29 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. a. 80 tahun 2022: 21 desember 2022:. Jakarta, 1 Agustus 2023 – Pemerintah kembali menerbitkan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) melalui pengundangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud pada 17 Juli 2023. Jumat, 27 Agustus 2021. 30 Desember 2005 Tanggal Pengundangan. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 11. 72. BAGI INDUSTRI DAN/ATAU . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah. , MM menjelaskan bahwa dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit, apoteker harus mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. perubahan atas peraturan bupati nomor 72 tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi di lingkungan pemerintah kabupaten lumajang: berlaku. ABSTRAK PERATURAN. E. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK. Sedangkan pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes atau PMK) nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit disebutkan meliputi standar: a. Verpakkings Verordening Pharmaceutissche Stoffen Nomor 1 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 173);. 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - Kumpulan Peraturan Pusat dan Daerah yang ada di IndonesiaPutusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 267 K/Pdt. ABSTRAK PERATURAN. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Unduh dokumen resmi PP No. 72/PMK. EPUBLIK INDONESIA,. Belum Tersedia. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Download: Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 PDF. 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan. Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Reupload Via : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami. NOMOR 72 /POJK. Bagi Tenaga Teknis agar segera memperbarui data keluarga di SIKEP paling lambat 20 hari setelah tanggal TPM ditetapkan dan apabila sudah melaksanakan tugas agar segera mengupload Surat Perintah Menjalankan Tugas (SPMT) / Surat Perintah Menduduki Jabatan (SPMJ) / Nomor Rekening pada SIKEP untuk. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Judul. 71. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas. 23. bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui. Reupload Via : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap,. Mengingat : 1. 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api. HALAMAN TIDAK DITEMUKAN. Nomor. dilihat 681 kali 1 Oktober 2023 09:36:43. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa. ID : 17 HLM. NOMOR 39/PMK. Tanggal 20 Februari 2023 — ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO). Peraturan Pemerintah (PP) tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen. 2005. 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. PP ini mencabut PP Nomor 49 Tahun 1993, PP Nomor 72 Tahun 1996, dan PP Nomor 87 Tahun 2008. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid. Hubungi kami melalui Facebook fb. Penjelasan Pasal 90 ayat (2) sepanjang frasa "tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan" Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai. W. Indonesia, Kementerian Keuangan. 6. Ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781); 5. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem. , DKK VS MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;. Perpres tersebut mengatur tugas dan tanggung jawab Kementerian/Lembaga dalam percepatan penurunan stunting sesuai target RPJMN 14% pada tahun 2024. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Permenpan RB Nomor 72 Tahun 2020, golongan untuk PPPK guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian ditetapkan berdasarkan jabatan dan jenjang pendidikan. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 42 tahun 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang. : PM 72. E. Susunan organisasi Kementerian Kesehatan terdiri atas Sekretariat Jenderal, lima Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, dan staf-staf ahli. Menurut PP 72/2005, pengangkatan perangkat desa ini merupakan salah satu tugas kepala desa secara mandiri, tidak ada campur tangan atau rekomendasi dari. EPUBLIK INDONESIA,. Senin, 02 Okt 2023 11:36 WIB. Abstrak. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781); 5. Mengingat: 1. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 210/PMK. Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); 4. 88 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ; PERGUB Prov. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 Tentang Bendungan. PMK No. 1 dokumen 1. Silahkan download Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 melalui link di bawah ini: Download PDF (41. pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis. Belum Tersedia. NOMOR 72/PMK. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. NOMOR 72 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 2. com, Jakarta – Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud untuk keperluan perpajakan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Perpres Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan. Beranda. pdf: Unduh : Bagikan. Download: Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 PDF. Jakarta. 72 Tahun 2021 Kementerian PPN/Bappenas. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Bentuk. 2014. Nomor 72 Tahun 2019. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Badan Pertimbangan Aparatur Sipil NegaraPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit T. 7 Tahun 1996 tentang pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 51. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-72/MEN/1984 tentang Dasar Perhitungan Upah Lembur, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-608/MEN/1989 tentang Pemberian Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Bagi Perusahaan-perusahaan Yang Mempekerjakan Pekerja 9 (sembilan) Jam. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasaan Hutan. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 98 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781); 6. Pedoman Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Rumah Sakit oleh Direktorat Jenderal Binakefarmasian. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. go. STATUS PERATURAN. Pasal 36, dan Pasal 41 PP Nomor 45 Tahun 2004; dan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN. Mengenal Aturan 72 Dalam Berinvestasi. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. T. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH I. Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 Laman: Pos-el: humas@bkn. Berikut ulasan singkat terkait pengaturan pada PMK 72/2023. pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai; dan b. NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS SARANA PENYELAMATAN JIWA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,. Indonesia, Kementerian Keuangan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005; 10. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Keputusan Gubernur (KEPGUB) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/207/KPTS/013/2023 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Fungsinya Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer Dan Sistem Jaringan Jalan Sekunder Sebagai Jalan Kolektor Primer-2, Jalan Kolektor Primer-3, Jalan Kolektor P. 58. Awal Agustus 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24); 10. , Dedy Almasdy. Keputusan Gubernur Nomor 584 Tahun 2023 Tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022-2042. Tipe Dokumen. Perpres ini mencabut Perpres Nomor 111 Tahun 2016. 1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi. Pharmaceutissche Stoffen Keurings Verordening (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 172); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. U. Nomor 72/POJK. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan PN SURABAYA Nomor 187/Pdt. Tanggal 27 Juli 2022 — VERA LINDAWATI TANDOYO Lawan SUWARTI 121 — 32. DKI Jakarta No. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara. go. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting; b. latar belakang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau T. Keputusan Gubernur (KEPGUB) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/207/KPTS/013/2023 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Fungsinya Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer Dan Sistem Jaringan Jalan Sekunder Sebagai Jalan Kolektor Primer-2, Jalan Kolektor Primer-3, Jalan Kolektor P. 1. KOMPAS. Nomor P. 2016/NO. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Antibiotik diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2021 oleh Ditjen PP Kemenkumham Benny Riyanto. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia. U. 02/2020, BN. Hasil Rapim Tanggal 23 Agustus 2023. UU ini dibentuk sebagai landasan hukum bagi Penyelenggaraan Pangan yang mencakup perencanaan Pangan, Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, konsumsi Pangan dan Gizi, Keamanan Pangan, label dan iklan Pangan, pengawasan, sistem informasi Pangan, penelitian dan pengembangan. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 72 Bentuk Peraturan. 04/2017 TENTANG POKOK KETENTUAN PERJANJIAN PINJAMAN SUBORDINASI PERUSAHAAN EFEK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang : a. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting T. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap. Kemendikbud – Permendikbud Nomor 4 Tahun 2019. 2002 No. Belum Tersedia. E. 1120, kemendagri. Judul Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Keramik. Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022. Mencabut : PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 683, JDIH. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. 16, LN. Peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024, sesuai amanat. Hubungi kami melalui Facebook fb. UU No. Permenkes Nomor 72 Tahun 2020 sd Permenkes Nomor 74 Tahun 2020. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan. nomor 3210 tahun 2013 yang telah direvisi dengan SK Dirjen nomor 6710 tahun 2014. Tempat Penetapan. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NomorPERMENDAGRI No. Kementerian Perhubungan. Nomor. Data kependudukan digital itu tersimpan di aplikasi ponsel sebagai identitas penduduk. T. LAMPIRAN PP NOMOR 72 TAHUN 2019. Pada ayat 2 disebutkan bahwa Pengelolaan. CO, Jakarta - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perpres Nomor 72 Tahun 2021 mengenai percepatan penurunan stunting adalah salah satu komitmen pemerintah untuk mempercepat penurunan stunting. NASIONAL. perubahan kedua atas keputusan presiden nomor 24 tahun 2022 tentang cuti bersama pegawai aparatur sipil negara tahun 2023: 500: 40: perpres: 36: 2023: peta jalan jaminan sosial tahun 2023-2024: 406: 41: perpres: 42: 2023: perubahan atas peraturan presiden nomor 5 tahun 2013 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim ad hoc: 329: 42: pp: 35:. Tanggal 9. Pada pemerintahan sebelumnya telah diundangkan Perpres nomor 72 tahun 2014 tentang Penggunaan TKA dengan pertimbangan yang sama. Undang. Penyusutan Bangunan. Nomor 5542); 4. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Selama ini, huruf abjad dalam bahasa Arab atau huruf hijaiyah saja yang familiar bagi masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 5.